Pandemi yang belum juga usai hingga kini telah membuat beragam aturan yang diterapkan sebagai bentuk upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19, Termasuk dalam sektor transportasi yang sejak pandemi memiliki regulasi aturan saat mengunakan transportasi tersebut.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diperpanjang hingga Agustus 2021 ini, Pemerintah telah memperbarui syarat perjalanan yang berlaku selama PPKM.
Pemerintah resmi memperpanjang PPKM pada 10-16 Agustus 2021 dengan memperpanjangan PPKM yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan mengoptimalkan pengendalian penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengeluarkan syarat perjalanan di masa perpanjangan PPKM ini, Syarat perjalanan itu terangkum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). masing-masing wilayah berbeda aturan sesuai dengan nomor Inmendagri.
Bila kalian menaikkan transportasi umum pada wilayah kriteria level 4, transportasi umum yang mencakup kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Syarat perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api di wilayah PPKM level 4 adalah Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), Menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat udara, Menunjukkan hasil antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut
Aturan itu hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa-Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar pulau Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, misalnya Jabodetabek.
Dengan menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1, untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa-Bali.
